PACITAN – Puluhan aktivis mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pacitan menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Pacitan, Selasa (23/6/2026). Mereka menyuarakan kritik terhadap sejumlah program pemerintah dan pelayanan publik, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pelayanan ketenagalistrikan, pendidikan, hingga kondisi perekonomian nasional.
Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika beberapa mahasiswa berusaha memasuki area gedung DPRD. Upaya tersebut berhasil dihalau petugas keamanan yang berjaga sehingga massa kembali melanjutkan aksi penyampaian aspirasi di halaman gedung dewan.
Ketua PMII Pacitan, Sunardi, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk desakan kepada DPRD agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap berbagai program pemerintah yang dinilai masih menyisakan persoalan dalam pelaksanaannya.
“Kami meminta DPRD mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis, pelayanan ketenagalistrikan, serta implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Sunardi.
Dalam tuntutannya, PMII meminta DPRD melakukan pendalaman melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat (RDP) terkait pelaksanaan MBG. Evaluasi itu meliputi pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mekanisme pengadaan bahan pangan, hingga kesiapan sarana dan prasarana pendukung program.
Di sektor ketenagalistrikan, mahasiswa mendesak DPRD memanggil pihak PLN untuk membahas berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Beberapa di antaranya terkait stabilitas tegangan listrik, frekuensi pemadaman, mekanisme kompensasi bagi pelanggan, serta penguatan infrastruktur jaringan listrik di Kabupaten Pacitan.
Usai menyampaikan aspirasi di DPRD, massa melanjutkan aksi menuju Pendapa Kabupaten Pacitan untuk menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan.
Di hadapan perwakilan pemerintah daerah, PMII meminta Pemkab Pacitan lebih aktif berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah SPPG dalam menindaklanjuti berbagai temuan masyarakat terkait pelaksanaan MBG.
“Kami meminta SPPG memperhatikan kualitas makanan, standar kebersihan dan sanitasi sarana pendukung, serta tingginya sisa makanan dalam program tersebut,” tegas Sunardi.
Selain itu, PMII mendorong pemerintah daerah melibatkan UMKM lokal, petani, peternak, dan pelaku usaha di Pacitan dalam rantai pasok MBG agar manfaat program tersebut turut menggerakkan perekonomian daerah.
Mahasiswa juga meminta Pemkab memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di tingkat desa. Menurut mereka, langkah tersebut diperlukan untuk menjamin transparansi pengelolaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta melindungi lahan pertanian produktif.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga didorong menjalin koordinasi lebih intensif dengan PLN guna meningkatkan kualitas pelayanan listrik bagi masyarakat Pacitan.
Sebagai bentuk keseriusan tuntutan, PMII memberikan tenggat waktu selama 7 x 24 jam kepada DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memberikan respons resmi beserta langkah tindak lanjut atas seluruh aspirasi yang telah disampaikan.(*/red)